𝙥𝙚𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜𝙪𝙣𝙖𝙣 𝙙𝙞 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙢𝙖𝙨𝙖 𝙠𝙚 𝙢𝙖𝙨𝙖

beb𝕞𝕓𝕒𝕟𝕘𝕦𝕟𝕒𝕟 𝕕𝕚 𝕀𝕟𝕕𝕠𝕟𝕖𝕤𝕚𝕒 𝕕𝕒𝕣𝕚 𝕞𝕒𝕤𝕒 𝕜𝕖 𝕞𝕒𝕤𝕒

1. orde Lama

- profil pemerintah pada masa orde Lama

=> Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer.

Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan. Salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat.

Terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda.

Di antaranya menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif, program kebijakan kabinet harus sesuai tujuan politik.

- nama kabinet

.Kabinet Natsir (1950 - 1951): Kabinet pertama di bawah negara kesatuan yang baru, dipimpin oleh Mohammad Natsir dari Masyumi. Berlangsung singkat karena ketidakstabilan politik.

2.. Kabinet Sukiman (1951 - 1952): Kabinet koalisi yang dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo, menghadapi ketegangan dalam hubungan dengan Amerika Serikat.

3. Kabinet Wilopo (1952 - 1953): Dipimpin oleh Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI), menghadapi masalah ketimpangan ekonomi dan konflik agraria.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953 - 1955): Berfokus pada pelaksanaan Pemilu pertama dan Konferensi Asia Afrika di Bandung. 

5 .Kabinet Burhanuddin Harahap (1955 - 1956): Dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi, bertugas melaksanakan Pemilu 1955.6

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956 - 1957): Kabinet ini menghadapi tantangan pemberontakan daerah, seperti PRRI dan Permesta.

7. Kabinet Djuanda (1957 - 1959): Kabinet yang dikenal sebagai "Kabinet Karya," dibentuk setelah kegagalan kabinet parlementer. Djuanda menjadi Perdana Menteri, dan kabinet ini bertugas hingga Dekrit Presiden 1959.

- bagaimana keadaan negara Indonesia pada orde Lama 

1. Politik yang Tidak Stabil

2. Kondisi Ekonomi yang Sulit

3. Konflik dan Pemberontakan Daerah

4. Munculnya Pengaruh PKI dan Ketegangan Ideologi

- sistem pemerintahan negara

Masa Orde Lama adalah periode eksperimental bagi sistem pemerintahan Indonesia. Dari sistem presidensial, federal, parlementer, hingga Demokrasi Terpimpin, Indonesia mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial-politik saat itu. Namun, ketidakstabilan politik, ketegangan ideologi, dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden membuat pemerintahan tidak efektif dalam menjalankan kebijakan yang stabil.

1. Sistem Presidensial (1945–1949)

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem presidensial dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang memegang kekuasaan eksekutif penuh.

2. Sistem Federal (Republik Indonesia Serikat, 1949–1950)

4. Konferensi Internasional dan Diplomasi

Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955: Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan besar bagi negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka, mempromosikan kerja sama dan solidaritas dalam menghadapi kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Konferensi ini juga mendukung gerakan Non-Blok.

Konfrontasi Malaysia: Meski bukan proyek pembangunan secara langsung, konfrontasi ini menunjukkan tekad Indonesia di dunia internasional, meskipun berakibat pada alokasi anggaran besar untuk militer yang sebenarnya dapat digunakan untuk pembangunan domestik.

5. Nasionalisasi Aset-Asing

Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia mengambil langkah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang sebelumnya menguasai sektor ekonomi penting seperti perkebunan, perbankan, dan transportasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan kendali ekonomi ke tangan bangsa Indonesia.

Namun, kebijakan ini kurang didukung dengan pengelolaan dan keahlian yang memadai, sehingga beberapa perusahaan nasionalisasi mengalami penurunan kinerja.

6. Pembangunan di Bidang Industri dan Ekonomi

Penguatan Industri Dasar: Upaya membangun industri dasar dilakukan meskipun secara terbatas. Beberapa industri dasar yang mulai dibangun meliputi industri semen, tekstil, dan pabrik-pabrik kecil lainnya.

Penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun: Pada 1957, pemerintah merencanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT), meskipun implementasinya kurang berhasil karena anggaran yang terbatas dan ketidakstabilan politik.

Sistem Ekonomi Terpimpin: Presiden Sukarno mengadopsi sistem ekonomi terpimpin, dengan pemerintah memegang kendali penuh atas perekonomian. Ini mencakup kebijakan untuk membatasi impor barang-barang luar negeri demi mengurangi ketergantungan pada barang impor dan mendukung industri lokal.

7. Bidang Kesehatan

Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas): Meski terbatas, pemerintah mulai mendirikan fasilitas kesehatan dasar di daerah-daerah, terutama di daerah perkotaan.

Program Imunisasi: Upaya dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit menular melalui program vaksinasi, meskipun jangkauannya terbatas pada kota-kota besar.